Bentuk Ketransparanan Kades Bangunan, Dalam Membagikan Bantuan Ke Warganya

Bentuk Ketransparanan Kades Bangunan, Dalam Membagikan Bantuan Ke Warganya

LampungSelatan.Liputan4.com.

Palas-Ketrantransparan dalam membagikan Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) dana desa ( DD ) dari Kemensos, yang dilakukan oleh kepala desa Bangunan Kecamatan Palas kabupaten Lampung Selatan ( Lamsel ).


Lewat pesan singkatnya WhatsApp, Isnaini selaku kepala desa Bangunan menjelaskan kepada pihak Lsm Geram Banten Indonesia.
" Tahapan pengajuan verifikasi data BLT desa bangunan ini dari Kemensos berjumlah 492, yang mendapatkan tambahan 8 kk sudah kita terima 500 KK dan sudah cair 128 kk melalui kantor pos. Selasa 19/05/20".

" Desa bangunan yang mendapatkan kuota tambahan tahun 2020, untuk BPNT 197 orang, untuk dana desa yang di anggarkan melalui BLT 155 orang, untuk bantuan PKH dan BPNT 2019 yang berjumlah 440 orang,”

" Jadi jumlah yang mendapatkan baik dari Kemensos, dana desa, BPNT tambahan, desa Bangunan mendapatkan 1292 kk, dengan pembagian 1540 kk, yang di kurangi 1292 kk, jadi tinggal 248 kk lebih yang belum mendapatkan bantuan ".

" Jadi hitungan persentase untuk desa Bangunan yang mendapatkan bantuan sudah mencapai 84%, Berarti yang belum mendapatkan tinggal 16% lagi,” Ungkapnya.

Isnaini menyampaikan kepada masyarakatnya " jangan dulu gaduh, segera ke balai desa atau bisa di tanyakan langsung kepada RT ataupun Kadus masing-masing, karena data tersebut sudah diberikan kepada Kadus dan RT masing-masing yang terpasang dan dapat dilihat langsung, untuk aparatur desa jangan ada yang berani meminta minta kepada penerima dengan alasan apapun kalau ada yg berani maka tindakan tegas berupa evaluasi SK akan saya berlakukan ".tegas Isnaini

sebagai Wakor Lsm Geram Banten Indonesia DPD Propinsi Lampung Sahroni menilai kades Isnaini desa Bangunan kecamatan Palas, sudah cukup baik dan transparan, " seperti ini lah yang bisa di jadikan contoh buat desa yang lain, harus jujur, adil dan  transparan kepada warganya dan kalau ada masyarakat yg masih belum  paham bisa langsung datang dan tanyakan ke kantor desa, karna tidak menutup kemungkinan ada sebagian yang mendapat kan bantuan dobel, seperti yang mendapatkan bantuan PKH atau sembako tapi dia berteriak teriak saya kok gak dapat ".

" Saya selaku Wakorda Lsm Geram Banten, menegaskan kepada seluruh Kepala Desa untuk transparan kepada masyarakat dengan memasang papan nama data penerima sesuai dengan UUD KIP no 14 tahun 2008 fasal 56, barang siapa yang sengaja melakukan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri dan merugikan hak orang lain, bisa di jerat satu tahun pidana dan supaya di kemudian harinya tidak terjadi ricuh atau gaduh ". imbuh sahroni.

( hasanudin). liputan4com

[zombify_post]