Bantuan Sosial (BanSos) Bertuliskan “Bantuan Presiden” Diprotes

Bantuan Sosial (Bansos) Bertuliskan &Quot;Bantuan Presiden&Quot; Diprotes

Liputan4.com, Jakarta: Bantuan sosial (bansos) bertuliskan "Bantuan Presiden" diprotes. Padahal, bantuan tersebut menggunakan anggaran negara.

“Mengapa mesti harus ada tulisan bantuan dari presidennya? Bukankah itu memakai uang negara?" kata Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay di Jakarta, Kamis, 30 April 2020.


Politikus PAN itu menyebut upaya tersebut dibenarkan jika bantuan tersebut bersumber dari anggaran pribadi. Namun, tidak diperkenankan melabeli bantuan atas nama pribadi jika menggunakan APBN atau APBD.

"Itu bukan bantuan personal, tetapi bantuan negara yang didanai dari dana APBN milik rakyat," ungkap dia.

Dia menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berniat melabeli bansos tersebut dengan identitasnya. Sebab, orang nomor satu di Indonesia itu tidak butuh pencitraan.

"Apalagi, sekarang beliau sudah masuk periode kedua. Yang dipentingkan adalah pelayanan terbaik bagi masyarakat," sebut dia.

Dia menduga bansos bantuan presiden ulah dari para menteri Jokowi. Tujuannya untuk menyenangkan hati Jokowi.

“Kalau ada tulisan presiden, kan bisa dilaporin seperti itu. Harapannya, ya presiden senang," ujar dia. 

Menteri Sosial Juliari Batubara mengakui penyaluran bantuan sosial (bansos) terhambat karena harus menunggu tas pembungkus sembako bertuliskan 'Bantuan Presiden'. Alasan keterlambatan karena produsen tas mengalami kesulitan impor bahan baku.

Anggota Komisi IX Saleh Daulay menilai, seharusnya penyaluran bansos tidak perlu terhambat karena masalah yang tidak penting. Sebab, yang terpenting adalah bantuan bisa langsung diterima masyarakat. Bukan soal pembungkusnya.

Dia juga mengkritik seharusnya tidak perlu ada label 'Bantuan Presiden'. Apalagi ini bukan seperti bantuan perorangan. Bantuan tersebut jelas menggunakan APBN sehingga tak pantas dilabeli demikian.

"Persoalan tas itu menurut saya tidak penting. Lagi pula, mengapa mesti harus ada tulisan bantuan dari presidennya? Bukankah itu memakai uang negara? Artinya, itu bukan bantuan personal, tetapi bantuan negara yang didanai dari dana apbn milik rakyat," ujarnya kepada wartawan, Kamis (30/4).

Saleh tidak yakin bantuan sosial tersebut untuk kepentingan pencitraan Presiden Joko Widodo. Karena Presiden Jokowi sudah memasuki periode keduanya.

Saleh justru curiga kepada Mensos yang dianggap ingin mendapatkan poin lebih di mata presiden.

"Ini mungkin menterinya saja yang ingin mendapat poin dari presiden. Kalau ada tulisan presiden, kan bisa dilaporin seperti itu. Harapannya, ya presiden senang," ucapnya.

[zombify_post]