Anies Digugat Oleh Warga Sebersar 42,3 Milyar Terkait Banjir Jakarta

Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta mendaftarkan gugatan class action terkait banjir yang melanda Ibu Kota pada awal tahun 2020 ini ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Azas Tigor Nainggolan selaku perwakilan tim advokasi menyebut, setidaknya ada 243 warga Jakarta yang menggugat Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menurut mereka lalai dalam mengantisipasi banjir di Jakarta.

“Kami hari ini mendaftarkan gugatan tentang banjir Jakarta yang terjadi 1 Januari lalu ya di awal tahun baru. Nah gugatan kami ini ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Dasar gugatannya, Gubernur DKI Jakarta lalai dalam menjalankan kewajiban hukumnya,” ujar Tigor saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/1).
“Kurang lebih ini ada 243 warga korban banjir Jakarta. Ya di lima wilayah,” sambungnya.


Dalam gugatan didaftarkan dengan nomor gugatan Nomor 27/Pdt.GS/Class Action/2020/PN.Jkt.Pst itu. Tigor menyebut setidaknya warga telah dirugikan secara materiil sekitar Rp 42.334.600.149. Jumlah itu, menurut Tigor, hanya berasal dari kerugian warga yang ikut mendaftarkan gugatan, belum termasuk kerugian keseluruhan warga DKI Jakarta.
“Kerugiannya ada sekitar Rp 42,3 miliar yang menjadi materi gugatan,” jelas Tigor.

Kewajiban hukum yang menurut Tigor jelas dianggap lalai ditangani oleh Anies yakni absennya Pemprov DKI dalam memberikan informasi yang layak mengenai peringatan dini bencana. Hal itu pula yang, menurut Tigor, membuat banyak masyarakat terlambat untuk mengungsi saat banjir tiba, padahal pihak BMKG telah mengingatkan adanya cuaca ekstrim jauh sebelum banjir terjadi.
Tak berjalannya sistem bantuan darurat dari dari Pemprov DKI, kata Tigor, jadi alasan lain yang menguatkan gugatan para warga DKI itu.
“(Kewajiban yang lalai dilakukan) melakukan sistem peringatan dini. Seperti biasa sebetulnya di Jakarta kalau ada banjir itu ada informasi yang diberikan pada masyarakat, sehingga masyarakat punya waktu mempersiapkan. Lalu tidak jalannya sistem bantuan darurat atau emergency response,” ucap Tigor.

KULIAH GRATIS BEASISWA

Suminem Padmosuwito, salah seorang korban asal Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang ikut saat mendaftarkan gugatan, menyatakan ia rugi besar akibat banjir yang merendam habis seluruh harta dan barang jualannya.
Menurutnya seluruh barang yang seharusnya dapat ia jual untuk menyambung hidupnya sehari-hari, ludes terendam air banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya.
“Ya kalau dihitung ini ratusan (juta) ya. Ya ada perabotan, ada motor 1 yang kerendem,” kata Suminem.

Senada dengan Tigor, anggota tim advokasi Alvon Kurnia Palma menegaskan tak ada upaya baik dari Pemprov DKI maupun Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta terkait pemberitahuan akan terjadinya cuaca ekstrem jelang akhir tahun.
Padahal pemberitahuan serupa sebelumnya telah disampaikan BMKG terkait kondisi cuaca jelang akhir tahun 2019.
“Sekarang pertanyaannya apakah pada tanggal itu sampai tanggal 31 (Desember) itu ada pemberitahuan dan informasi dari aparat pemerintahan ke level yang paling kecil kepada masyarakat. Apabila tidak ada memang terbukti bahwa yang namanya Early Warning System untuk memperingatkan hari ini itu tidak ada,” beber Alvon.

Pemberitahuan terkait Early Warning System (EWS) dan Emergency Response (ER), menurut Alvon, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Alvon pun menampik laporannya tim advokasi dan 243 warga DKI Jakarta ini sebagai laporan yang bermuatan politis. Ia berkeyakinan bahwa adalah hak warga negara untuk memperoleh informasi termasuk terkait penanganan bencana.
“Kenapa ada orang berpikiran seperti itu? Dan kenapa juga itu dihitung sebagai sikap politik? Ini kan sebetulnya hak sikap warga negara sebetulnya. Hak-hak orang yang tinggal di Jakarta,” jelas Alvon.