Anggota Komisi VIII DPRRI dan Tim Kemensos RI, Kunker Evaluasi Bantuan Program Korban Bencana Alam.

Reporter: Makbul Kategori: NTB, Pemerintahan
  • Bagikan
Anggota Komisi VIII DPRRI dan Tim Kemensos RI, Kunker Evaluasi Bantuan Program Korban Bencana Alam.
Foto : Sekda Lotim, Anggota DPR RI Komisi VIII dan Ketua Tim Kemensos RI.

Liputan4.Com – Lombok Timur – Anggota Komisi VIII DPR RI, Ir.H.Nanang Samodra,KA,M.Sc didampingi Kepala Sub Direktorat Kesiapsiagaan dan Metigasi Departemen Sosial RI Yan Kusmadiana, melakukan kunjungan kerja terkait Evaluasi Pelaksanaan Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam di Kabupaten Lombok Timur. Senin (28/06/2021).

Anggota Komisi VIII DPRRI dan Tim Kemensos RI, Kunker Evaluasi Bantuan Program Korban Bencana Alam.

Rombongan Anggota Komisi VIII DPR RI dan Tim Dari Kementerian Sosial RI  diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik. Sekda dalam kata-kata penerimaannya menyampaikan kondisi Lombok Timur saat ini terkait pandemic covid-19.

Sekda menyebut Lombok Timur menjadi satu dari empat kabupaten kota di NTB yang sudah berada di zona kuning. Lebih lanjut disampaikannya, ketangguhan Lombok Timur mengahdapi bencana, termasuk bencana non alam pandemic covid-19 bukan semata dari internal. Kolaborasi dan dukungan eksternal-lah yang disebut Sekda menjadikan kondisi bencana di daerah ini dapat dilewati dengan cepat. Karena itu Juaini menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak termasuk Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial, demikian pula dengan para wakil rakyat yang duduk di DPR RI.

Terkait kunjungan kali ini, Sekda melihat hal tersebut sangat penting, dan berharap evaluasi dapat dilakukan secara proporsional.

Ketua Rombongan Komisi VIII DPR RI, yang juga merupakan putra Lombok Timur H. Nanang Samodra menyampaikan evaluasi ini di antaranya melihat apakah semua warga masyarakat yang terdampak bencana sudah mendapatkan bantuan termasuk evaluasi bantuan dampak covid-19. Diakuinya pembagian bantuan sosial tidak merata, tergantung sumber dananya. Kondisi ini menimbulkan gejolak di masyarakat.

Nanang mengingatkan pula agar PKH tidak memiliki keberpihakan terhadap kelompok atau organisasi politik, bahkan diperalat untuk tujuan tertentu. PKH juga diminta untuk memperbarui data keluarga penerima manfaat agar program ini dapat digulirkan kepada kelurga lainnya dan pengentasan kemiskinan lebih optimal.

Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Lombok Timur tersebut dihadiri pula pihak kementerian sosial, Bank mitra, Pimpinan OPD terkait, Camat, Kepala Desa, serta Tagana.(Bul)

Print Friendly, PDF & Email
Bagaimana Reaksi Anda?
Suka
0
Suka
Waww
0
Waww
Haha
0
Haha
Sedih
0
Sedih
Lelah
0
Lelah
Marah
0
Marah
  • Bagikan