PASPARAWI XIII SE-TANAH PAPUA

Aliansi GERAK Tutup TPL (AGTT) Sampaikan Aspirasi Kepada Pimpinan DPD RI

Pewarta: Hebo Simanullang Topik: Sulawesi Utara, Sumatera Utara
  • Bagikan
Aliansi GERAK Tutup TPL (AGTT) Sampaikan Aspirasi Kepada Pimpinan DPD RI

Aliansi GERAK Tutup TPL (AGTT) Sampaikan Aspirasi Kepada Pimpinan DPD RI

Liputan4.com, Jakarta
Bertempat di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI, beberapa lembaga masyarakat dan kelompok yang membentuk satu aliansi untuk menutup TPL (PT Toba Pulp Lestari) bertemu dengan pimpinan DPD RI. (8/9/2021)
Pertemuan itu berlangsung sejak pukul 10:30 hingga 12:30 WIB. Delegasi Aliansi GERAK Tutup TPL, Laurensius Manurung (Ketau Umum Yayasan Percepatan Pembangunan Kawasan Danau Toba/YPPKDT), Maruap Siahaan (Ketua Umum Yayasan Pecinta Danau Toba/YPDT), Eliakim Sitorus (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat/KSPPM), Abdon Nababan (Wakil Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN), Darman Siahaan (Ketua Umum Naposo Batak Jabodetabek/Nabaja), Ronsen Pasaribu (Ketua Umum Forum Bangso Batak Indonesia/FBBI), Pendeta Faber Manurung, Martin Sirait (Ketua Umum Forum Bonapasogit), Tommy Sihombing, Dan Domu D. Ambarita (wartawan senior)

Sementara perwakilan DPD RI dihadiri oleh Sultan Baktiar Najamudin (Wakil Ketua), Bustami Zainudin (Wakil Ketua Komite II), Badikenita Sitepu (Anggota, Dapil Sumatera Utara) dan Asyera Respati A Wundalero (Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik).

Proses penyampaian aspirasi dan dialog difasilitasi oleh Laurensius Manurung (Aliansi GERAK Tutup TPL) dan Bustami Zainudin (DPD RI). Kedatangan delegasi disambut hangat oleh Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamuddin, mantan Gubernur Bengkulu. Sultan mempersilahkan semua anggota delegasi menyampaikan berbagai permasalahan atas beroperasinya PT. Inti Indorayon Utama (IIU) yang kemudian berganti nama menjadi PT. Toba Pulp Lestari (TPL) sejak terbitnya izin dari BKPM di tahun 1993 sampai saat ini.

Dalam pemaparannya, para anggota delegasi menjelaskan dampak buruk kehadiran IIU/TPL: pencemaran, banjir dan longsor, perampasan tanah adat dan pelanggaran HAM yang masif, kerusakan ekologi, disintegrasi dan konflik sosial serta kontribusi yang rendah untuk penerimaan negara. Aliansi juga menekankan bahwa PT. IIU/TPL sejak awal sudah ditolak kehadirannya lewat banyak aksi massa besar-besaran dan terus berlangsung lebih dari 30 tahun. Laurensius Manurung meminta agar DPD RI mendukung perjuangan rakyat Sumatera Utara untuk menutup TPL secara permanen. “Kami berharap pimpinan DPD RI berkomunikasi dengan Presiden Jokowi agar menutup TPL”, pintanya.

Setelah menyimak penyampaian dari aliansi, Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar memberikan komentar spontan pertama dengan raut wajah sedih “Wahhh saya seperti tidak percaya masih ada yang begini terjadi di negeri ini!”. Mantan Gubernur Bengkulu ini menegaskan bahwa masalah ini sangat serius dan akan ditindaklanjuti oleh lembaga yang dipimpinnya. “Sebagai lembaga politik, DPD akan ikut menyuarakannya sebagai suara politik daerah. Itu sudah tugas kami”, tegasnya.

Selanjutnya beliau menjelaskan mekanisme yang tersedia di DPD untuk menindaklanjuti permasalahan daerah yang disampaikan. “Kami akan check and rechek, cross-check semua masalah yang disampaikan, bila perlu dengan kunjungan lapangan. Kami juga punya kewenangan memanggil instansi-instansi yang terkait. Dari proses ini kami akan merumuskan rekomendasi ke Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan. Tugas ini ada di Komite II DPD yang Wakil Ketua juga hadir, Bustami, dipantau oleh Badan Akuntabilitas Publik DPD. Ibu Asyera hadir juga disini. Beliau Wakil Ketua. Ibu Badikenita yang dapil Sumut juga ada”, katanya.

Menyambung pernyataan Wakil Ketua DPD, Bustami dari Komite II juga mendukung agar aspirasi ini ditindaklah lanjuti oleh DPD. “Sudah cukuplah 38 tahun!”, katanya. Badikenita Sitepu, satu dari 4 anggota DPD dapil Sumut yang hadir menyatakan bahwa sejak dulu beliau sudah meyakini bahwa PT. IIU/TPL lebih banyak dampak negatifnya dari positifnya. Beliau menegaskan bahwa kunci penutupan TPL ini tergantung pada persatuan di kalangan Orang Batak. “Batak itu punya banyak sekali organisasi kemasyarakatan, banyak pengambil kebijakan. Kalau bersatu pasti tutup itu perusahaan”, ujar Badikenta. Dia juga mengajak agar aliansi bertemu dengan DPD dapil Sumut sehingga aspirasi ini bisa dieksekusi oleh pemerintah.

 

Print Friendly, PDF & Email
Penulis: Norton Manullang
  • Bagikan