Akademisi : Percepatan Pembangunan, Pemprov Banten Pinjam Ke PT. SMI Dinilai Tepat

Liputan4.com Serang, PT. Sarana Multi Infrastruktur atau yang disingkat PT SMI merupakan perusahaan milik Negara atau persero yang berdiri pada tanggal 26 Februari 2009 Oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan RI yang memiliki 3 pilar bisnis yaitu kegiatan pembiayaan dan investasi, pengembangan proyek, dan pemberian layanan jasa konsultasi (advisory). Seiring berjalannya masa, PT SMI telah mendukung program Pemerintah mulai dari pembangunan infrastruktur dasar yang kemudian berkembang ke sektor infrastruktur sosial, seperti rumah sakit dan pasar. Sampai dengan Juli 2019, PT SMI telah berpartisipasi dalam membiayai berbagai sektor infrastruktur dengan total nilai proyek sebesar Rp568,6 triliun dari total komitmen sebesar Rp92,5 triliun.

PT SMI juga mendukung program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah. PT SMI senantiasa melakukan penyebaran lokasi pembiayaan untuk proyek-proyek besar dari Indonesia wilayah Barat sampai Timur, dari Pulau Sumatera sampai Papua. Dukungan yang diberikan oleh PT SMI juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial demi terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia.

Pembiayaan daerah yang telah dilakukan oleh PT SMI berdasarkan sebaran lokasi, sebagian besar berada di wilayah Indonesia Tengah dan Timur yang mencapai 78%, dan sisanya berada di wilayah Indonesia Barat.
Ada 4 manfaat Pinjaman Daerah yang disampaikan oleh PT. SMI yaitu (1) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah, (2) Percepatan penyediaan pelayanan publik, (3) Berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah, (4) Berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Sektor-sekotr infrastruktur yang dapat didanai oleh PT. SMI yaitu ketenagalistrikan; Jalan dan jembatan, sarana pendidikan dan olah raga hingga infrastruktur permukiman.

*Pemprov Banten Pinjam Dana Untuk Percepatan Pembangunan Di Masa Pandemi Covid-19*

Pemprov Banten Pinjam Dana ke PT. SMI
Kesepakatan pinjaman daerah Provinsi Banten dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero telah ditandatangani Gubernur Banten Wahidin Halim pada tanggal 15 September 2020 sebesar Rp 851,7 miliar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten sebelumnya telah mengesahkan perubahan APBD Banten tahun anggaran 2020. Dalam perubahan APBD 2020 itu pinjaman sebesar Rp 851,7 miliar dari PT SMI sudah masuk dalam postur perubahan APBD 2020. Kerja sama kedua belah pihak ini sebagai upaya Pemprov Banten untuk percepatan pembangunan dan mencapai target Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan 2020. Pinjaman akan dimanfaatkan untuk kegiatan produktif mulai dari pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan sampai infrastruktur.

Di tahun anggaran 2021, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) akan fokus dan mengambil tema Akselerasi Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemantapan Infrastruktur. Fokusnya adalah interkonektivitas pembangunan infrastuktur yang didalamnya untuk pemulihan ekonomi. Belanja bunga sebesar Rp 8,5 miliar dalam postur perubahan APBD 2020 masuk dalam belanja tidak langsung. Sedangkan untuk belanja langsung, Pemprov Banten mengalokasikan dari dana pinjaman sebesar Rp 817,7 miliar.

Dana sebesar 817,7 miliar disebar untuk delapan Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp80 miliar, Dinas Kesehatan Rp 66,5 miliar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 165,2 miliar dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp 483,4 miliar. Selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp 12,3 miliar, Dinas Pertanian Rp 2,4 miliar, Sekretariat DPRD Rp 7,5 miliar dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 250 juta. APBD Banten tahun 2020 mengalami penurunan setelah perubahan. Dari sebelumnya direncanakan sebesar Rp 13,214 triliun menjadi Rp 10,720 triliun atau turun sebesar Rp 2,493 triliun. Sedangkan target pendapatan dari sebelumnya sebesar Rp 12,609 triliun turun sebesar Rp 2,140 triliun sehingga menjadi Rp 10,468 triliun.

Selain itu, Pemerintah Daerah lainpun meminjam dana pada PT. SMI untuk percepatan pembangunan seperti diantaranya daerah tetangga DKI Jakarta sebesar Rp.12,6 triliun dan Jawa Barat sebesar Rp. 4 triliun.

*Dana Pinjaman dari PT. SMI Diperoleh Melalui Mekanisme dan Prosedur Aturan*

Proses kerjasama pinjaman daerah antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. SMI dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang sesuai menurut aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Beberapa langkah yang telah dilakukan diantaranya :

1. Pemda merencanakan kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman;
2. Pemda meminta persetujuan DPRD atas rencana pinjaman;
3. Pemda menyampaikan rencana pinjaman kepada Mendagri untuk mendapatkan pertimbangan dengan persyaratan sesuai pasal 35 ayat 3, 18 ayat 1 PP 56/2018;
4. Pemda mengajukan surat permohonan pinjaman ke PT SMI disertai surat pertimbangan dari Mendagri;
5. Mendagri memberikan pertimbangan setelah berkoordinasi dengan Menkeu;
6. PT SMI melakukan penilaian atas usulan pinjaman;
7. Pemda menyampaikan permohonan ijin pelampauan defisit dalam hal pinjaman melebihi batasan maksimal defisit atas dasar Keputusan Pinjaman;
8. Menkeu memberi ijin pelampauan defisit,
9. Keputusan atas Pinjaman akan diberikan maksimum 40 hari kerja terhitung sejak dokumen persyaratan lengkap dan benar; dan
10. Pemda dan PT SMI Tanda Tangan Perjanjian Pembiayaan.

Point-point di atas telah ditempuh dengan seksama oleh Pemerintah Provinsi Banten, DPRD Provinsi Banten, Kementerian Keuangan, Kemendagri dan PT. SMI sehingga tercipta kerjasama peminjaman dana untuk percepatan pembangunan menuju pemulihan ekonomi dan sosial di masa pandemi covid-19.

Maka dengan demikian dari penjelasan yang telah disampaikan ini dapat saya simpulkan bahwa proses kerjasama ini ditempuh dengan mekanisme, prosedur dan persyaratan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penulis : Ujang Giri (Akademisi)
(Hs/Citonk)

Leave a Reply