Ada Isu Perkembangan Pantai Lombang yang Stagnan, Kadisbudpoarapar: Manut Kepada Bapak Bupati Sumenep

Liputan4.com, Sumenep – Kepala Disbudporapar Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur tanggapi persoalan perkembangan wisata pantai Lombang di Kabupaten Sumenep, yang diduga tidak ada perubahan. Hal tersebut disampaikan oleh anggota komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Masdawi dari berita sebelumnya.

Dari komentar pedas dari anggota DRPD Sumenep, Kepala Disbudporapar Kabupaten Sumenep, Mohammad Iksan sudah melakukan perbaikan pada wisata itu. Namun, untuk perbaikan jalan pihaknya hanya sebatas menjembatani saja artinya tidak punya wewenang lebih.

“Kalau untuk memperbaiki saran Prasana jalanannya terus terang saja kita agak berfikir. Karena jalan itu kan sampean tau sendiri itu merupakan fungsi OPD lain,” jelasnya.

Kata Iksan menyampaikan, pengelolaan pada wisata itu saat ini sudah dinilai membuahkan hasil yang memuaskan. Terbukti, saat ini Disbudporapar Sumenep sudah mencapai bahkan melebihi target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Alhamdulillah dari pengelolaan kami selama ini mulai tahun 2022 itu mendapatkan target PAD melebihi 100 persen. Target yang disampaikan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) itu sekitar 660 juta dan kita sudah mendapatkan angka 780 juta,” ungkapnya.

Disinggung soal pandangan dari anggota komisi IV terkait pengelolaan wisata tersebut yang diminta untuk dipihak ketigakan, maka Iksan manut kepada Bapak Bupati Sumenep. Karena ada regulasi yang harus di taati tidak langsung bisa diganti begitu saja, mekanisme dan regulasinya harus dijalankan.

“Pertama ada perda nomor 7 tahun 2018 bahwa pantai Lombang itu masuk sebagai sumber PAD retribusi daerah. Yang kedua ada perda nomer 5 dimana itu adalah aset pemerintah. Kalau toh umpamanya Dipihak Ketigakan mekanisme harus dijalankan,” tutupnya.