Abdul Hayat Gani Pimpin Coffee Morning

  • Bagikan
Abdul Hayat Gani Pimpin Coffee Morning

Makassar, Liputan4.com  – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat Gani, memimpin pertemuan rutin yang digelar Pemprov Sulsel dalam Coffee Morning, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Senin, 19 April 2021.

Hadir juga Asisten II Muhammad Firda dan Asisten III Tautoto Tanaranggina. Di kegiatan ini juga diterapkan absensi online dengan QR-Code.

Abdul Hayat Gani menyampaikan, perlu ada informasi dan komunikasi dalam rangka mengedukasi masyarakat terkait aturan larangan mudik. Kebijakan nasional ini harus sampai tingkat desa atau RT/RW.

“Karena ini salah satu upaya kita dalam memutus mata rantai Covid-19,” kata Abdul Hayat.

Selain itu, disampaikan bahwa terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), semua pejabat di lingkup Pemprov Sulsel telah melaporkan harta kekayaannya. Demikian halnya bagi OPD untuk melengkapi data ASNya pada aplikasi berbasis elektronik bernama Aplikasi E-Pinisi yang merupakan singkatan dari Pengelolaan Informasi Kepegawaian Terintegrasi.

“Untuk E-Pinisi tolong untuk setiap OPD melengkapi data-data ASNnya,” tegasnya.

Abdul Hayat menegaskan, untuk penyerapan anggaran, agar OPD memenuhi target yang ada yaitu 20 persen di akhir Triwulan I.

“Kita sudah pada posisi 9,45 persen penyerapan anggaran. Yang sudah masuk seharusnya 20 persen,” ungkapnya.

“Memang suatu menjadi dilematis, percepatan serapan anggaran dibarengi dengan kehati-hatian yang tinggi, kadang juga rem yang diinjak. Takut kepleset, artinya apa, serapan anggaran tersebut pastikan cepat. Namun, tetap dengan pendampingan dari APIP,” tambahnya.

Lainnya, pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga dan OPD yang ada di Pemprov Sulsel. Utamanya yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Jika ini sudah dilakukan oleh OPD dengan memanfaatkan data kependudukan, maka layanan akan tepat sasaran. Hingga saat ini misalnya, kemelut di penanggulangan kemiskinan karena data yang tidak tepat.

“Akhirnya, ujung-ujungnya harus menjadi mitra strategis Dukcapil. Jadi menentukan bantuan itu ketika KTP sudah ada di tangan apa betul, ia penerima bantuan, karena banyak salah sasaran. Sehingga Dukcapil oleh Mensos dan Menko PMK menjadi perhatian untuk sinergitas dengan lembaga ini,” paparnya.

Sementara, Asisten I, Muhammad Firda, mengatakan, agar penyerapan anggaran dapat dicapai, maka OPD harus memperhatikan progres pengadaan barang dan jasa.

“Seluruh OPD yang ada pengadaan barang dan jasanya agar ini betul-betul diperhatikan, agar progres kita sampai bulan Juni bisa clear,” harapnya.

Guna mendukung hal ini juga diperkenalkan reviupbj.sulselprov.go.id. Aplikasi ini salah satu sistem yang dibuat Pemprov untuk review pengadaan barang dan jasa.

“Itu untuk mempercepat dan mengefektifkan. Pengadaan barang dan jasa ini kita mau sistem dan sumber daya manusianya kita perbaiki. Sistem kita perbaiki, SDM kita tingkatkan,” ujarnya.

Sedangkan Asisten III Tautoto, menyampaikan progres tugas yang diberikan oleh Plt Gubernur bersama tim BKD untuk merampungkan berbagai permasalahan keuangan atau hutang yang tertunda.

Tautoto juga meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan berkoordinasi untuk vaksinasi pada guru-guru.

“Dan harus dipastikan bahwa guru-guru itu sudah harus tervaksin. Kemudian agar dipantau oleh Satgas Covid-19 untuk memantau jalannya proses belajar mengajar,” ujarnya.

Terkait penghapusan aset, Ia menyampaikan ketentuannya. Bahwa, penghapusan dapat dilakukan pada barang yang tidak dapat digunakan lagi. Sebelum dihapus, mesti didokumentasi terlebih dahulu, selanjutnya dibuatkan berita acara.

“Minta kepada penanggungjawab aset di provinsi yakni Sekda. Buatkan nota dinas, jika disetujui, baru ditindaklanjuti penghapusan oleh bidang aset dan OPD bersangkutan,” jelasnya. (*)

Bagaimana Reaksi Anda?
Suka
0
Suka
Waww
0
Waww
Haha
0
Haha
Sedih
0
Sedih
Lelah
0
Lelah
Marah
0
Marah
  • Bagikan