A. Indra SH Advokat LBH Patowonua Sebut Kliennya (Wais Alkarnais) Dikriminalisasi

IMG 20201130 WA0456

Liputan4.com. – Sulawesi Tenggara Kabupaten Kolaka Utara. Senin/30/11/2020

Andi Indra Advokat LBH Patowonua yang juga selaku kuasa hukum terdakwa Wais Alkarnais saat ditemui, ia sangat menyayangkan kasus tersebut yang sedang dijalani oleh terdakwa Wais Alkarnais dalam hal ini pasal yang sementara ini viral dengan sebutan pasal karet yang terdapat pada UU ITE dimana pasal tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk menjerat atau membungkam para aktivis-aktivis yang tidak pro kepada pemerintah tanpa mempertimbangkan UU HAM khususnya pasal 23.

Terdakwa juga dikenal sebagai aktivis yang gencar memberikan kritikan-kritikan kepada pemerintah karena beliau juga adalah seorang wartawan serta tergabung disalasatu LSM jadi apa yang beliau lakukan semata-mata untuk memberikan informasi melalui media facebook namun sangat disayangkan ada pihak yang merasa dirugikan. – Ucapnya

Kritikan kritikan yang beliau lakukan kepada pemerintah daerah melalui facebook milik terdakwa ternyata dipahami lain oleh beberapa pihak khususnya yang merasa dirugikan.
Menurut kami selaku kuasa hukum terdakwa juga melihat dari kompetensi pelapor adalah sama sekali tidak berkompoten untuk melaporkan hal tersebut kerena postingan postingan terdakwa lebih cenderung memberikan kritikan secara umum dan khusus kepada pemerintah daerah kab. Kolut dalam hal ini kadis kesehatan dan satuan gugus tugas covid 19 .

Pendapat – pendapat tentang wabah tersebut tidak bisa kita pungkiri bahwa ada banyak sekali spekulasi – spekulasi yang muncul dari peristiwa tersebut. Disinilah peran pemerintah dalam hal memberikan edukasi terkait wabah tersebut sangat dibutuhkan bukan mengkriminalisasi pendapat atau menjadikan musuh mereka yang berbeda atau tidak sejalan dengannya. Pungkasnya

Menambahkan, bahwa kepekaan pemerintah sebagai negara dengan sistem politik demokrasi saat ini tengah menghapi ujian besar terkait isu2 tentang wabah covid tersebut, namun sebagai negara demokrasi tentulah sangat disanyangkan apabila kebebasan berpendapat sebagai pilar negara demokrasi dianggap sebagai bentuk provokasi. Sebagai negara yang juga berlandaskan atas (rule of law) sebagaimana dijelaskan pada UUD 1945 pasal 1 ayat 2 maka kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan ini

Maarilah kita saling bersinergi menjaga demokratisasi yg sedang berjalan bukan menkriminalisasi mereka yang berbeda sikap. Tambahnya

Print Friendly and PDF
REKOMENDASI

Tinggalkan Balasan